Jakarta -
Pemerintah berencana membuka lowongan CPNS tahun 2013 sebanyak 65.000
formasi. Dari jumlah tersebut 25.000 untuk instansi pusat dan
40.000 untuk instansi daerah. Hal ini terungkap dalam pemaparan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada
Raker Komisi II DPR di Senayan (21/8).
Menpan RB memaparkan rekrutmen CPNS kali ini beda dan semakin
memantapkan upaya reformasi birokrasi yang telah dirintis oleh
kementeriannya. Diantara perbedaannya, menurut Menpan RB, terdapat pada
paradigma rekrutmen benar-benar menekankan komptensi calon dimana soal
tes disusun oleh konsorsium 10 PTN, pengenalan tes berbasis computer
atau Computer Assisted Test (CAT), serta zero toleranceKKN. Menpan RB menjamin rekrutmen CPNS kali ini jauh lebih ketat dan berkualitas.
Menanggapi paparan dan optimisme Menpan RB tersebut, Jazuli
Juwaini, Anggota Komisi II FPKS menyambut baik perubahan paradigma,
konsep, dan metode rekrutmen CPNS kali ini. Namun, buru-buru Jazuli
mengingatkan rencana-rencana tersebut jangan hanya baik di tataran
konseptual.
“Saya apresiasi kerangka reformasi birokrasi rekrutmen CPNS
Menpan RB, tapi saya juga harus mengingatkan bukan hanya soal konsepnya
saja yang bagus tapi harus ada jaminan implementasinya sesuai konsep.
Integritas penyelenggara rekrutmen juga harus terjamin,” ungkap Jazuli.
Menurut Ketua DPP PKS ini, penyimpangan terhadap reformasi
birokrasi dan rekrutmen CPNS itu lebih banyak terjadi di lapangan. Hal
ini terjadi karena kesadaran moral yang rendah (moral hazard),
pengawasan yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak tegas dan memberi
efek jera. Oleh karena itu jangan heran jika masih terdengar praktek
calo, pungli, dan katebelece, bahkan penipuan dalam rekrutmen CPNS.
“Tanpa ada penyadaran, pengawasan dan law enforcement, non-sense kita akan menegakkan reformasi di birokrasi kita melalui rekrutmen CPNS,” tegasnya.
Namun demikian, Jazuli Juwaini tetap optimis jika pemerintah bersungguh-sungguh membangun paradigma reformasi birokrasi, mengembangkan sistem dan manajemen SDM PNS yang kuat termasuk dalam proses rekrutmen, lalu menjalankannya secara konsekuen, perbaikan kualitas PNS dan pelayanan publik adalah hal yang niscaya.
