BOYOLALI—Pelantikan 896 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedianya dilaksanakan Senin (18/5/2015) ini harus ditunda karena anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali belum cair.
Registrasi untuk pencairan anggaran dari APBD untuk Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Boyolali hingga kemarin belum selesai. KPU berupaya agar
anggaran proses registrasi itu segera selesai sehingga Rabu (20/5), KPU
sudah bisa melantik PPK dan PPS.
Anggota KPU Boyolali, Pargito, menyampaikan meskipun pelantikan
anggota PPK dan PPS harus tertunda namun sejauh ini belum mengganggu
tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. PPK bahkan sudah mulai
bekerja membantu KPU merekrut PPS dan menjadi jembatan bagi KPU dan
kepala desa untuk merekrut PPS.
“Hari ini [kemarin] kami berharap masalah anggaran itu sudah selesai
agar Rabu bisa melantik PPK dan PPS. Prinsipnya, kami berupaya agar
tahapan pemilu ini tidak terkendala hanya karena masalah anggaran,” kata
Pargito, Senin.
Seperti diketahui, untuk tahap awal Pilkada 2015, KPU Boyolali
mendapat alokasi anggaran dari APBD senilai Rp14 miliar. Untuk
mencairkan anggaran tersebut, perlu proses registrasi sampai ke
Kementerian Keuangan. Proses ini sudah dilakukan KPU sejak sepekan
sebelumnya.
Sementara itu, 896 anggota PPK dan PPS yang akan dilantik terdiri dari 801 anggota PPS dan 95 anggota PPK. Saat merekrut PPS KPU sempat menemui kendala. Terutama di wilayah Sambi,
Nogosari, dan Teras. Ada beberapa desa yang mengajukan calon PPS namun
calon tersebut sudah dua kali menjadi PPS.
Selain itu, dari hasil verifikasi KPU di lapangan ada beberapa calon
anggota PPS yang diketahui merupakan partisan. Kondisi ini juga
menyebabkan perekrutan PPS agak molor. KPU kemudian berkomunikasi dengan
camat dan kepala desa bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti
dalam memilih PPS. “Akhirnya secara otomatis, calon yang tidak memenuhi
syarat itu langsung diganti.”
Sumber: Solopos.com
